YOGYAKARTA – Posyandu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini mengalami transformasi signifikan, tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan. Peran Posyandu diperluas untuk mencakup enam bidang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan harapan keberadaan mereka di tingkat kalurahan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ekspansi Fungsi Posyandu di DIY
Pemanfaatan Posyandu yang lebih luas ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 yang khusus membahas tentang Posyandu. Enam bidang yang kini menjadi tanggung jawab Posyandu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).
Pentingnya Penyesuaian Pola Kerja
Wakil Ketua TP Posyandu DIY, GKBRAA Paku Alam, menekankan bahwa perubahan ini harus diimbangi dengan penyesuaian pola kerja yang sesuai dengan permasalahan yang ada di masing-masing wilayah. Ia menyatakan bahwa Posyandu harus berfungsi sebagai pusat pelayanan dasar sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang berada dekat dengan komunitas.
Gusti Putri, seorang tokoh penting dalam gerakan ini, menilai bahwa penerapan enam SPM bukan sekadar perubahan nama. Para pengurus dan kader Posyandu perlu memahami isu-isu yang dihadapi masyarakat di wilayah mereka agar pelayanan yang diberikan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan yang ada.
Modal Sosial dan Keberhasilan Posyandu
“Modal sosial Posyandu di DIY sangat besar, dengan jumlah unit yang dapat mencapai 100 unit di setiap wilayah kapanewon. Namun, keberhasilan Posyandu tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan atau laporan yang dibuat, tetapi dari seberapa banyak masyarakat yang terbantu dan keluarga yang menjadi lebih mandiri,” jelas Gusti Putri dalam Rapat Koordinasi TP Posyandu DIY 2026, yang diadakan pada Rabu (30/9).
Penambahan enam bidang pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani permasalahan di tingkat kalurahan. Dengan demikian, Posyandu dapat berfungsi sebagai salah satu pintu masuk untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi lokal.
Kebijakan dan Implementasi Pelayanan
Gusti Putri menambahkan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat terkait enam SPM adalah langkah positif. Dengan demikian, berbagai masalah atau kendala yang dihadapi desa dapat difasilitasi melalui Posyandu,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua wilayah harus menerapkan keenam bidang SPM dengan proporsi yang sama. Prioritas pelayanan harus disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang paling mendominasi di masing-masing lingkungan.
- Fokus pada pendidikan jika Posyandu berada dekat sekolah.
- Utamakan perumahan di daerah yang rentan kemiskinan.
- Pastikan layanan untuk balita dan lansia selalu tersedia.
“Kenyataannya, tidak semua enam SPM harus ada di setiap lingkungan Posyandu, tergantung pada kondisi wilayahnya. Misalnya, jika Posyandu berada di dekat sekolah, maka pendidikan menjadi prioritas. Namun, di daerah yang lebih membutuhkan perhatian pada perumahan, maka aspek tersebut harus diutamakan,” tambah Gusti Putri.
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu
Pentingnya penguatan peran Posyandu ini juga memerlukan peningkatan kapasitas kader. Namun, pelaksanaannya harus fleksibel dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat di masing-masing lingkungan.
Gusti Putri menjelaskan bahwa kekuatan Posyandu di DIY sangat dipengaruhi oleh keaktifan dan partisipasi sukarela para kader. Modal sosial ini menjadi aset penting dalam memperluas fungsi Posyandu dari sekadar pelayanan kesehatan menjadi pelayanan dasar yang lebih komprehensif.
Kesiapan Kelembagaan dan Komunikasi
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, KPH Yudanegara, menekankan bahwa perluasan fungsi Posyandu memerlukan kesiapan kelembagaan dan komunikasi yang baik antar tingkat. “Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas, sehingga Posyandu di DIY dapat berjalan seiring dengan arahan dari pusat,” ujarnya.
Sosialisasi dan Penghargaan untuk Kader Posyandu
Pemerintah Daerah DIY juga aktif melakukan sosialisasi mengenai tata cara pemberian Nomor Registrasi Posyandu. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah TP Posyandu dan kader berprestasi di tingkat DIY diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Posyandu DIY dapat bertransformasi menjadi lembaga pelayanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu berkontribusi dalam pemberdayaan komunitas secara lebih efektif.
Keberadaan Posyandu dengan fungsi yang diperluas diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di era modern saat ini, menjadikan mereka sebagai garda terdepan dalam pelayanan dasar yang berkualitas.
➡️ Baca Juga: 139 Titik Panas Muncul Mendadak di NTB dalam 4 Hari, Waspadai Status Merah!
➡️ Baca Juga: Panduan Efektif Latihan Wall Sit untuk Meningkatkan Kekuatan Otot Kaki dan Keseimbangan
