komoditas pangan nasional Pemprov Lampung pengendalian inflasi daerah program 3 juta rumah Provinsi

Pemprov Lampung Tingkatkan Strategi Stabil Harga Pangan dan Dukung Penyediaan Hunian Layak

1 3 minutes read

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini tengah memperkuat strategi untuk mengatasi fluktuasi harga pangan dan memastikan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan yang muncul dari dinamika harga komoditas pangan nasional, Pemprov Lampung berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mencapai kestabilan yang diharapkan. Melalui langkah-langkah terintegrasi, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan ini.

Rapat Koordinasi untuk Pengendalian Inflasi

Dalam upaya menyelaraskan kebijakan, Pemprov Lampung mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada tahun 2026. Rapat ini juga berfungsi untuk mengevaluasi program penyediaan 3 juta rumah. Dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, rapat ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 19 Oktober 2026 dan dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Yanyan Ruchyansyah.

Pentingnya Komitmen Bersama

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu dan potensi bencana alam dapat berpengaruh signifikan terhadap harga pangan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan konkret untuk mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat.

Program 3 Juta Rumah: Prioritas Nasional

Rapat ini juga menggarisbawahi urgensi penyediaan hunian yang layak melalui Program 3 Juta Rumah. Program ini merupakan prioritas utama Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah Pusat, melalui Plt Dirjen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Teddy Paul, menyampaikan bahwa implementasi peraturan terkait pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berjalan dengan baik, mencapai 100 persen di 509 kabupaten/kota.

Manfaat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, realisasi pembebasan BPHTB hingga Oktober 2026 telah tercatat mencapai 42.636 penerima manfaat. Selain itu, target PBG 0 rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah mencapai 183.121 unit dari total target 206.954 unit. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Percepatan Data Pembebasan Retribusi

Pemerintah pusat juga mendorong percepatan bagi 211 kabupaten/kota yang belum mengonfirmasi data jumlah pembebasan retribusi PBG 0 rupiah. Hal ini juga berlaku bagi 33 provinsi yang perlu mengonfirmasi data BPHTB 0 rupiah. Tindakan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program hunian yang layak bagi masyarakat.

Inflasi dan Harga Pangan Terkini

Menyusul perkembangan inflasi terkini, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sarpono, melaporkan bahwa inflasi tahun kalender pada September 2026 berada di level 2,17 persen. Sektor makanan, minuman, serta tembakau dan transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar. Sarpono juga mencatat adanya tren kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 36 provinsi pada minggu ketiga bulan Oktober 2026.

Komoditas Pangan yang Mempengaruhi Inflasi

Komoditas cabai, baik cabai merah maupun cabai rawit, menjadi salah satu penyumbang utama inflasi saat ini. Harga cabai yang melebihi acuan penjualan telah berdampak pada lebih dari 269 kabupaten/kota. Lonjakan harga cabai tersebut menjadi perhatian serius, dan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Martiyanto, memberikan tanggapannya terkait hal ini.

Ketersediaan dan Distribusi Cabai

Sudi menjelaskan bahwa secara keseluruhan, produksi cabai rawit nasional mencapai sekitar 134.000 ton, sedangkan cabai besar sekitar 117.000 ton. Jumlah ini sebenarnya cukup untuk memenuhi permintaan bulanan yang berkisar antara 70.000 hingga 80.000 ton. Namun, masalah distribusi menjadi faktor penting yang perlu diatasi untuk memastikan harga tetap stabil di pasaran.

Harga Cabai di Berbagai Wilayah

Selain itu, Sudi mencatat bahwa harga cabai merah kriting di beberapa daerah, seperti Kabupaten Solok, mencapai Rp70.000, Kabupaten Karo sekitar Rp62.000, dan Aceh mendekati Rp60.000. Harga-harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, menunjukkan disparitas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Respons Kementerian Pertanian

Dalam rangka menanggapi lonjakan harga cabai, Kementerian Pertanian telah menerjunkan lima tim khusus ke daerah-daerah dengan harga cabai tertinggi. Tim ini bertugas memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, dan sarana produksi pertanian. Selain itu, mereka juga akan melakukan pemantauan langsung untuk mengevaluasi kondisi di lapangan dan melaporkannya kepada kepala daerah setempat.

Komitmen Pemprov Lampung

Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, Pemprov Lampung berkomitmen untuk proaktif dalam mengamankan rantai distribusi pangan di daerah. Dengan langkah-langkah yang terencana, diharapkan masyarakat dapat merasakan stabilitas harga pangan yang dibutuhkan, sekaligus mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara keseluruhan.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga pangan dan penyediaan hunian layak sangat penting. Melalui sinergi ini, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, dan mengurangi dampak negatif dari fluktuasi harga yang sering terjadi.