Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa keharusan sertifikasi halal yang akan diterapkan secara penuh pada Oktober 2026 tidak dimaksudkan sebagai larangan atau pembatasan terhadap barang impor. Bayu Wicaksono, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat jaminan kualitas, higienitas, serta transparansi dalam proses produksi bagi konsumen di tanah air. Pernyataan ini disampaikan Bayu dalam Forum Tukar Pikiran mengenai Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026) yang berlangsung di Aula Buya Hamka, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta pada Kamis (24/9/2026).
Kebijakan Wajib Halal: Jaminan Kualitas Produk
Bayu menyampaikan bahwa ada kekhawatiran dari sejumlah pelaku usaha serta mitra dagang internasional mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aturan wajib halal terhadap arus barang masuk ke Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal tidak dirancang untuk menghalangi perdagangan global, melainkan untuk memberikan kepastian mutu sekaligus perlindungan bagi konsumen. “Pemberlakuan wajib halal ini menekankan bahwa kebijakan ini bukan sebuah larangan atau pembatasan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai larangan dan pembatasan impor telah diatur secara terpisah oleh Kemendag melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berlaku.
Relevansi Halal dengan Tren Global
Menurut Bayu, kebijakan wajib halal merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa konsumen di Indonesia memperoleh produk yang tidak hanya higienis tetapi juga berkualitas, baik dari segi sumber bahan baku maupun proses pengolahannya. Penerapan standar halal di Indonesia juga sejalan dengan tren pasar global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan, kebersihan, serta asal-usul produk. Di negara-negara yang bukan mayoritas penduduknya Muslim, kata Bayu, konsumen kini semakin memperhatikan asal-usul bahan baku dan kepastian proses produksi.
- Jaminan higienitas dan kebersihan produk
- Asal-usul bahan baku yang transparan
- Proses produksi yang terjamin
- Standar internasional yang relevan
- Keberlanjutan dalam produksi
Karena itu, konsep halal dianggap memiliki keterkaitan erat dengan berbagai standar internasional, seperti jaminan higienitas, kebersihan, serta sertifikasi vegan. “Wajib halal ini adalah bagian dari penguatan jaminan bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang memang higienis dan berkualitas,” jelasnya.
Kepastian Bagi Pelaku Usaha
Kemendag menekankan bahwa kepastian kualitas produk merupakan elemen penting dalam menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha yang kondusif. Bayu menyebutkan bahwa kondisi neraca perdagangan Indonesia saat ini menunjukkan angka positif dengan surplus lebih dari US$20 miliar. Ia menggarisbawahi pentingnya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi serta kepercayaan dari mitra internasional melalui regulasi yang transparan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Para pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, membutuhkan kepastian, keberlangsungan, dan kontinuitas dalam menjalankan aktivitas bisnis. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh mitra dagang Indonesia memahami bahwa aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pasar, bukan membatasi akses perdagangan,” ungkap Bayu.
Integrasi Sistem Perizinan
Untuk mendukung penerapan kebijakan wajib halal tanpa mengganggu arus barang, Kemendag, bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga National Single Window (LNSW), sedang melakukan integrasi sistem perizinan. Sistem SiHalal, INATRADE, dan Sistem Informasi National Single Window (SINSW) akan diintegrasikan secara elektronik atau paperless. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi birokrasi, memberikan kepastian tenggat layanan melalui Service Level Agreement (SLA), serta meminimalisir potensi hambatan operasional di lapangan.
Selain itu, Kemendag juga berupaya mengoptimalkan peran 46 titik perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri, yang terdiri dari Atase Perdagangan (Atdag) dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Perwakilan perdagangan ini telah melakukan diseminasi informasi dan edukasi mengenai regulasi wajib halal kepada mitra pemerintah, asosiasi bisnis, serta pelaku usaha di berbagai negara tujuan ekspor dan impor sejak tahun lalu.
Harapan untuk Memperkuat Posisi Indonesia
Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan terkait, Kemendag berharap bahwa implementasi kebijakan wajib halal pada Oktober 2026 dapat berjalan dengan efektif tanpa mengganggu aktivitas perdagangan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global untuk produk berkualitas, tetapi juga memberikan perlindungan yang jelas bagi konsumen di dalam negeri.
➡️ Baca Juga: Barcelona Tersingkir dari Semifinal Liga Champions Setelah Kalah Agregat dari Atletico Madrid
➡️ Baca Juga: Menghasilkan Uang dari HP: Pilihan Realistis untuk Meningkatkan Penghasilan Anda
