Angkot Bogor Raya kritik Macet Wali Kota Bogor

Wali Kota Bogor Tegaskan Angkot Kabupaten Jadi Beban Lalu Lintas di Kota Bogor

0 2 minutes read

Pemerintah Kota Bogor sedang mendorong kebijakan moratorium atau penghentian sementara untuk penambahan izin angkutan kota (angkot) dari wilayah Kabupaten Bogor yang beroperasi di dalam kawasan Kota Bogor. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi masalah kemacetan yang semakin parah akibat meningkatnya jumlah angkot yang beroperasi.

Penjelasan Wali Kota Bogor

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 6.000 hingga 7.000 unit angkot yang berasal dari Kabupaten Bogor dan beroperasi di pusat kota. Dengan jumlah tersebut, ia berpendapat bahwa tidak ada kebutuhan untuk memberikan izin baru bagi armada angkot.

“Moratorium itu seharusnya tidak ditambah lagi. Kita sudah memiliki 6.000-7.000 angkot. Jangan ada izin baru yang dikeluarkan. Mari kita lakukan penataan terhadap yang sudah ada,” jelas Dedie saat memberikan keterangan pada Senin, 13 April 2026.

Dampak Angkot Terhadap Lalu Lintas

Banyaknya angkot dari Kabupaten Bogor yang memasuki jantung Kota Bogor berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemacetan. Permasalahan ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui penataan dan pengaturan yang lebih baik.

Kewenangan Penerbitan Izin Angkot

Dedie menjelaskan bahwa kewenangan untuk menerbitkan izin angkot dari Kabupaten Bogor yang beroperasi di Kota Bogor tidak sepenuhnya berada di Dinas Perhubungan Kabupaten, melainkan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait.

“Saat ini kami sedang berdiskusi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Perhubungan Kota Bogor. Saya ingin mengingatkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi untuk tidak menambah izin angkot baru,” tambahnya.

Upaya Penataan Angkot di Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor juga aktif melakukan penataan terhadap angkot yang beroperasi di dalam kota. Proses penataan ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan teratur.

Regulasi yang Diterapkan

Penataan angkot ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023, yang menetapkan batas maksimal usia kendaraan angkutan perkotaan menjadi 20 tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas angkot yang beroperasi di dalam kota.

Lebih dari 1.854 angkot telah melebihi batas usia teknis.
Saat ini, 860 angkot masih aktif dan dinyatakan laik jalan.
Terdapat total 25 trayek angkot yang beroperasi di Kota Bogor.
Penataan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Kebijakan ini mendukung pengurangan kemacetan di pusat kota.

Pentingnya Penataan yang Seimbang

Dedie Rachim menekankan bahwa penataan angkot harus dilakukan secara seimbang antara angkot yang beroperasi di dalam kota dengan angkot yang berasal dari luar daerah. Hal ini penting agar kebijakan pembatasan usia angkot di dalam kota tidak bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

Ia menyatakan bahwa jika angkot dari luar wilayah Kota Bogor terus menerus masuk tanpa adanya penataan yang tepat, maka upaya untuk mengurangi kemacetan tidak akan berhasil. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil harus mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan semua pihak terkait.

Kesimpulan: Menuju Transportasi yang Lebih Baik

Dengan adanya moratorium dan penataan angkot, Pemerintah Kota Bogor berupaya menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan mengurangi kemacetan. Upaya ini memerlukan kerjasama antara berbagai instansi dan pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal.

Melalui langkah-langkah yang strategis dan terencana, diharapkan Kota Bogor dapat menjadi contoh dalam pengelolaan transportasi publik yang efisien dan nyaman bagi masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat mendukung kebijakan ini demi tercapainya tujuan bersama.