UU Pesantren dan Perda Pesantren Sah Diketok, Posisi Wenak Santri Nganjuk?

Nganjuk, 5 Oktober 2019

Hawa segar kembali menyelimuti pendidikan pesantren. Terutama setelah rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren pada Hari Selasa (24/9) lalu. Sebelumnya, angin segar telah lebih dahulu berhembus di Kota Angin dengan disahkannya Raperda Fasilitasi Madrasah Diniyah non Formal dan Pondok Pesantren menjadi Perda Definitif, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk pada Hari Kamis (29/8) lalu.

Selayang pandang perkembangan pendidikan pesantren di Kabupaten Nganjuk, tidak lepas dari kultur masyarakat Nganjuk yang notabene mayoritas santri. Namun ironisnya, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk tahun 2019 terdapat penurunan angka jumlah madrasah diniyah dari tahun 2017 sebanyak 585, menjadi 568 pada tahun 2018.

Sisi lain, terjadi peningkatan jumlah peserta didik madrasah diniyah dari 31.232 pada tahun 2017, menjadi 47.462 pada tahun 2018. Tentu kontradiksi tersebut tidak cukup disimpulkan dengan narasi pendek, melainkan harus dengan pengkajian lebih lanjut hubungan deterministik diantara keduanya. Satu hal yang saya kira cukup logis untuk membuat simpulan, yaitu ketika jumlah institusi pendidikan madrasah diniyah semakin turun namun jumlah peserta didik semakin meningkat, maka kualitas pendidikan madrasah diniyah WAJIB mendapat perhatian khusus.

Penyelenggaraan Pesantren pada UU Pesantren secara umum memiliki tiga poin utama. Pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan (Bab III Bagian Ketiga) paling menonjol memberikan regulasi strategis terhadap lulusan pendidikan pesantren, sehingga memiliki legitimasi hukum diakui sederajat sebagaimana pendidikan formal lainnya. Sebelumnya, diakui dan tidaknya lulusan pendidikan pesantren kerap menjadi batu sandungan bagi kaum santri.

Kedua, Pesantren sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam) pada Bab III Bagian Keempat. Isinya mempertegas peran pesantren terhadap syiar Islam Rahmatan Lilalamin pada masyarakat, tanggung jawab sosial, menjaga kultur Islam, dan menciptakan kerukunan antar umat beragama yang tentunya sejalan dengan konstitusi hukum berlaku.

Ketiga, Pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat pada Bab III Bagian Kelima, memiliki tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pesantren akan mendapat bekal pendampingan, pemberdayaan dan berbagai program nyata sebagai wujud pemberdayaan ekonomi umat, tertera dalam (pasal 16 ayat 1-4). Peluang dan harapan ini hendaknya, dapat dimanfaatkan bagi lulusan pesantren dalam penciptaan lapangan kerja atau peningkatan daya saing dalam dunia kerja.

Sementara itu, Perda definitif Fasilitasi Madrasah Diniyah non Formal dan Pondok Pesantren berbeda dengan UU Pesantren yang juga mengatur penyelenggaraan pendidikan keagamaan (Bab IV). Artinya tidak hanya mencakup pendidikan Agama Islam, namun juga institusi pendidikan agama lain yang sah menurut Undang-undang. Isi Perda, memiliki salah satu fokus tujuan tentang pengadaan fasilitasi baik fisik maupun nonfisik dan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah, berdasarkan keputusan Bupati Nganjuk (Bab III Pasal 50 Ayat 3).

Hanya saja, terkait kurikulum masih menjadi PR bagi pendidikan pesantren. Hal tersebut dikarenakan masih banyak belum memenuhi kurikulum sesuai aturan yang berlaku, mengacu pada Perda Pesantren Bab III Pasal 15 Ayat (2) harus sesuai ketentuan Perundang-undang berlaku dan dalam bimbingan Kankemenag. Sementara itu, secara tegas dalam UU Pesantren kurikulum yang dimaksud pada Bab IV Pasal 29 Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 harus berisi kurikulum pendidikan agama Islam dan kurikulum pendidikan umum. Pada kurikulum pendidikan umum isinya adalah pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan seni budaya.  

Ini penting saya utarakan, bahwa sumber pendanaan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, tidak ada ketegasan persentase alokasi pembiayaan baik dari APBN maupun APBD. Jadi dua produk hukum tersebut lebih banyak mengatur, namun tidak jelas berapa ngasih duit. Semoga tidak menjadi kecemasan kaum santri dengan diketoknya APBN dan APBD pada tahun selanjutnya. Sehingga pesantren dapat benar-benar menghirup kesegaran udara harapan ini, karena pesantren sudah terbiasa tirakat dengan keterbatasan, dan ikhlas tanpa mengharap ucapan terimakasih atas jasanya mencerdaskan bangsa.

Segar nafas harapan dua produk hukum ini sangatlah penting. Sebelumnya Full day school dan program sekolah 5 hari, meskipun tidak berlaku secara menyeluruh di Kabupaten Nganjuk, namun  membuat eksistensi madrasah diniyah dan pendidikan pesantren salaf kian tergerus. Akan menjadi ironis, jika peserta didik semakin menjauh dengan pendidikan agama karena menganggapnya inferior sehingga cukup mempelajarinya dari jejaring sosmed dan y.u.t.u.b. Lebih parah, baru mulai mempelajarinya ketika berumur sudah tua, ketika merasa sudah saatnya untuk hijrah, baru hijrah salah jalan pula.

“Allahumma Sallimna. . .,”.

Selanjutnya, saya pribadi mengajak kaum santri husnudzon dan husnul yakin saja. Tentu sambil mengawal kader terbaik kaum santri, baik legislator maupun eksekutor di parlemen, dari tingkat daerah hingga pusat. (tuh)

Penulis: Moh. Maftuhul Khoir (Ketua Sekretariat Sekolah Perubahan)
Editor : Haafidh Yusuf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *