Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ratusan Aktivis PMII Nganjuk Gelar Unjuk Rasa

Nganjuk| nunganjuk.or.id – Disahkannya Omnibus Law yang di dalamnya memuat UU Cipta Kerja menuai kontroversi. Pengesahannya dirundung penolakan di berbagai daerah, tak terkecuali di Nganjuk.

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC-PMII) Nganjuk menyerukan penolakan ke kantor DPRD setempat, Jumat (9/10/2020). Mereka menilai UU Cipta Kerja tidak pro rakyat.

Sejak pukul 08.00 WIB ratusan mahasiswa itu sudah berkumpul di depan gerbang Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk.

Mereka membawa berbagai macam spanduk dari kain dan juga papan yang bertuliskan tuntutan mereka terkait disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Menurut Ketua PC PMII Nganjuk, Adi Nur Zaini, PMII Nganjuk menilai pemerintah dan DPR RI tidak pro terhadap kepentingan rakyat kecil khusus kaum buruh karena telah mengesahkan Undang-Udang Cipta Kerja tersebut.

“Sebab dalam UU tersebut terdapat beberapa pasal bermasalah dan kontroversi, yakni pasal 59 terkait kontrak kerja tanpa batas, pasal 79 hari libur dipangkas, serta beberapa pasal lainnya. UU ini juga akan memperkecil kemungkinan warga negara Indonesia untuk bisa bekerja karena terbentur masalah skill dan hal ini malah membuat peluang WNA bekerja di Indonesia,” terangnya.

Selain itu, jelas SAdi, PMII Nganjuk juga kecewa karena DPR RI dan pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

“Harusnya pemerintah fokus menyelesaikan persoalan-persoalan Covid-19, bukan malah membuat sebuah regulasi yang kami anggap merugikan kaum dan rakyat. Dengan disahkannya UU ini maka akan menguntungkan bagi para investor dan pengusaha,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Haria Yuangga, berjanji akan mengawal kasus tersebut hingga ke pusat. Bahkan, ia menegaskan surat kesepakatan yang akan diajukan ke pusat nantinya selesai dibuat dalam kurun waktu 3×24 Jam.

“Kami akan tayangkan di website DPRD Nganjuk hasilnya,” tegasnya usai menandatangani nota kesepakatan.

Kontributor: Ali Khozim
Editor: Hafidz Yusuf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *