Pesantren Kosmopolitan Merespon Zaman

 Pesantren Kosmopolitan Merespon Zaman

Di Indonesia, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengaruh kuat di berbagai aspek kehidupan baik agama, ekonomi, budaya, dan lainnya. Pada masa kolonial, sejarah mencatat perjuangan penting pesantren melalui para kiai dan santri-santrinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yaitu Resolusi Jihad yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 silam. Seiring berjalannya waktu, tentu bentuk perjuangan pesantren di zaman sekarang tidaklah sama dengan zaman dahulu. Resolusi Jihad pada masa kolonial merupakan perjuangan yang lebih berfokus pada fisik, yakni perang. Sedangkan pada masa sekarang, Resolusi Jihad yang perlu dilakukan adalah perjuangan keilmuan untuk kebaikan seluruh umat manusia di dunia berlandaskan semangat persaudaraan antarmanusia (ukhuwwah insaniyyah/ukhuwwah basyariyyah).

Jihad keilmuan pesantren sebagai kontribusi pembangunan dunia yang lebih baik sesuai tuntutan zaman mengharuskan pesantren memiliki watak “kosmopolitan” dengan tiga langkah utama, yaitu: mengatasi hierarkisasi ilmu agama dan non agama, redefinisi ulama, dan memperjuangkan kemanusiaan universal. Tiga langkah ini penting dilakukan agar pesantren mampu memenuhi amanat ukhuwwah insaniyyah/basyariyyah untuk selanjutnya mengajak semua pihak mengatasi seluruh problem kehidupan berdasarkan keahlian di bidang masing-masing.

Menghentikan Hierarkisasi Ilmu Agama dan Non Agama

Dalam etos keilmuan pesantren yang sangat tinggi, yang ditopang oleh ayat-ayat Alquran dan hadis, haruslah ditanamkan keyakinan dan kesadaran bahwa semua ilmu derajatnya adalah setara. Dengan begitu, pesantren akan mampu menghargai keberagaman santri-santrinya yang berkarya di berbagai bidang, tanpa memberi embel-embel santri ini lebih mulia dari santri itu hanya karena yang satu menempuh bidang agama sedangkan yang lainnya menempuh bidang non agama. Lebih jauh lagi, pesantren akan mampu menghargai dan bekerja sama dengan orang yang berlatarbelakang pendidikan non agama (termasuk non muslim) untuk membangun kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik. Bukan malah berlindung di balik inferioritas kalimat “Menuntut ilmu agama lebih mulia daripada menuntut ilmu non agama”.

Pesantren harus menanamkan prinsip pada diri masyarakat bahwa “ilmu agama” bukanlah agama itu sendiri. Seseorang yang menguasai “ilmu agama”, belum tentu “beragama” dengan baik. Yang menjadi inti adalah niat, proses, dan hasil dalam menuntut ilmu tersebut apakah sesuai dengan nilai-nilai agama atau tidak. Jika prinsip ini tidak berhasil ditanamkan, salah satu akibatnya adalah umat Islam hanya mampu melakukan “Islamisasi” pada temuan-temuan umat dan peradaban lain, seperti “Mobil Syariah”, “Smartphone Syariah”, dan lain sebagainya.

Umat Islam menjadi fokus pada label “Islam”, bukan pada nilai-nilai Islam yang terletak pada setiap temuan seluruh umat manusia. Akhirnya, banyak umat Islam meributkan apakah temuan dan karya non muslim halal atau tidak, hanya karena itu hasil produksi orang yang beridentitas non muslim, meskipun faktanya temuan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Umat muslim hanya mampu menjadi konsumen, bukan produsen. Lebih banyak mengonsumsi, bukan memproduksi. Pesantren harus mampu menjadi pelopor dalam menanamkan prinsip di atas tadi pada masyarakat agar kehidupan seluruh manusia dalam seluruh aspek kehidupan menjadi lebih baik.

Redefinisi Ulama

Pesantren hendaknya melakukan redefinisi ulama yang ada dalam masyarakat. Dalam tafsir Jalalain surah Fathir ayat 27 dan 28, dijelaskan bahwa yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, yakni orang yang takut kepada Allah melalui pengetahuannya tentang kekuasaan-Nya berupa buah-buahan dan hewan-hewan yang beragam jenisnya, jalanan di gunung yang bergaris-garis dan berwarna dan manusia yang beragam suku bangsa dan budayanya, sehingga kekuasaan itu memunculkan rasa takut pada Allah dalam diri seseorang. Orang itulah yang disebut ulama, yakni orang yang memperhatikan ayat-ayat Allah (baik ayat qouliyah maupun kauniyah).

Namun, di zaman sekarang definisi ulama mengalami pergeseran. Berbeda dengan definisi ulama dalam tafsir Jalalain, ulama pada zaman sekarang diartikan sebagai orang-orang yang berlatarbelakang pendidikan agama, mengajarkan ilmu agama dan berada di bawah lembaga keagamaan Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan sebagainya. Terjadi “pelembagaan ulama” dewasa ini. Padahal pada zaman Nabi pelembagaan tersebut tidak ada.

Jika merujuk pada definisi ulama sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain tadi, semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi ulama. Orang yang berlatarbelakang “sekolah non agama” maupun “sekolah agama” sama-sama berkesempatan untuk menjadi ulama menurut definisi ini. Orang yang latar belakang pendidikannya sekolah non agama, bisa menjadi ulama jika ia memiliki pengetahuan yang membuatnya takut kepada Tuhan, sama dengan sekolah agama. Sebaliknya, orang yang bersekolah agama juga memiliki potensi untuk tidak mendapatkan “gelar” ulama jika ilmunya tidak mampu membuatnya takut pada Tuhan. “Ilmu-ilmu non agama” yang mampu membuat seseorang takut kepada Tuhan jauh lebih baik daripada “ilmu-ilmu agama” yang membuat seseorang sombong. Sebenarnya, yang diakui sebagai ilmu namun tidak dapat melahirkan rasa takut pada Allah itu sebenarnya hanyalah “informasi”, bukan ilmu yang sejati. Ilmu yang sejati yang berasal dari Allah adalah ilmu yang bisa melahirkan rasa takut pada-Nya, meskipun itu “ilmu non agama”.

Namun, bagaimana mengidentifikasi seseorang itu takut kepada Allah atau tidak? Menurut hemat penulis, caranya adalah dengan melihat sisi kemanusiaannya. Jika dengan ilmunya itu seseorang bisa memanusiakan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan (jujur, adil, memihak yang tertindas, dan sebagainya) yang rahmatan lil alamin maka besar kemungkinannya dia takut pada Allah. Namun jika dengan ilmunya itu ia justru menjadi la’natan lil alamin dan menindas sesama manusia maka bisa dipastikan ia tidak takut pada Allah karena tidak memuliakan ciptaan-Nya.

Sekali lagi, ini rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil muslimin. Ketika seseorang yang mengaku ulama hanya menjadi rahmat bagi umat muslim namun menjadi laknat bagi umat non muslim dan alam semesta, maka ia juga tidak pantas menyandang predikat ulama, meskipun ia berlatarbelakang pesantren. Seseorang yang mengaku ulama namun menyinggung sesembahan non muslim misalnya, merusak atau diam terhadap perusakan lingkungan, atau diam terhadap masyarakat yang kelaparan, terbelakang pendidikannya dan tertindas maka ia justru jauh sekali dari nilai-nilai Islam termasuk sikap dan perasaan takut pada Allah.

Perlu diakui bahwa di kalangan pesantren ada kecenderungan untuk menganggap orang-orang yang berlatarbelakang pendidikan non agama tidak lebih mulia dibandingkan orang-orang yang berlatarbelakang pendidikan pesantren, menuntut ilmu agama lebih mulia daripada menuntut ilmu non agama, dan sejenisnya. Bahkan ada ungkapan “Matinya orang alim (yakni kalangan berlatarbelakang pendidikan agama) adalah matinya alam semesta” atau “Maut al-‘alim maut al-‘alam”. Ini adalah anggapan yang keliru. Seharusnya, jika diambil contoh di masa pandemi seperti sekarang, para tenaga kesehatan dan epidemiolog juga merupakan para ulama yang kematian mereka juga merupakan kematian alam semesta. Menganggap ulama hanya berasal dari kalangan pesantren adalah suatu bentuk kesombongan keilmuan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Oleh sebab itu, redefinisi ulama ini penting dilakukan dan dipelopori oleh pesantren. Mengembalikan definisi ulama sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain ini diperlukan agar semua pihak yang ahli di bidangnya masing-masing (termasuk non muslim) mampu menjawab tantangan zaman dengan semangat keilmuan yang bercorak interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin, tidak monodisiplin. Di tengah gempuran kemajuan zaman dan teknologi, mengatasi problem kehidupan secara monodisiplin adalah usaha yang sia-sia. Agar seluruh pihak mampu bekerjasama, harus ada pengakuan bahwa ulama bukan hanya berasal dari mereka yang berlatarbelakang pesantren. Dengan begitu, seluruh pihak tidak mementingkan egonya masing-masing dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Sebab tidak jarang kita temui orang-orang yang merasa bisa mengatasi seluruh persoalan kehidupan seorang diri, termasuk kaum pesantren itu sendiri.

Memperjuangkan Prinsip-prinsip Kemanusiaan Universal

Pesantren hendaknya juga menjadi pelopor dalam memperjuangkan kemanusiaan yang sejatinya sejalan, bukan berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Dengan begitu, umat Islam tidak akan memandang dirinya sebagai “masyarakat” atau “umat” yang terpisah dari umat atau peradaban yang lain, sehingga mampu bergotong royong membangun kehidupan umat manusia berlandaskan kemanusiaan itu sendiri.

Oleh sebab itu, temuan-temuan besar dalam sejarah manusia apapun agamanya, pesantren ataupun bukan, adalah milik orang Islam dan milik pesantren juga. Jadi tidak ada gunanya memberi label “Islam” pada temuan-temuan itu jika faktanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak ada gunanya membuat tembok pemisah besar antara peradaban Islam dan peradaban non Islam, peradaban pesantren dan peradaban non pesantren, yang satu dianggap unggul dan yang lain dianggap rendah. Seluruh umat manusia, Islam maupun bukan, pesantren maupun bukan, harus bekerja sama untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Pesantren sangat berperan besar dalam menanamkan prinsip ini pada masyarakat, terutama di Indonesia.

Prinsip ini juga berguna untuk menghapus dendam masa lalu yang terjadi di antara umat manusia baik antaragama maupun intra agama. Misalnya dendam masa lalu yang terjadi antara umat Islam dan umat Kristen, atau perselisihan antara Sunni dan Syi’ah di kalangan umat Islam. Harus diakui, dendam masa lalu yang merenggut banyak nyawa ini sangat sulit untuk dihapuskan. Perselisihan berakhir peperangan seringkali terjadi antarumat manusia. Jika tidak ada kesadaran dan keinginan bersama untuk menghapus dendam ini, yang ada hanyalah “keruntuhan bersama” seluruh umat manusia. Generasi anak cucu umat manusia selanjutnya tidak akan merasakan kedamaian yang seharusnya mereka rasakan.

Alhasil, untuk menjawab tantangan zaman, pesantren harus berwatak “kosmopolitan” dengan tiga langkah di atas. Dengan mengatasi hierarkisasi ilmu agama dan non agama, redefinisi ulama, dan memperjuangkan kemanusiaan universal, pesantren akan mampu mengajak semua pihak untuk membangun dunia ke arah yang lebih baik. Pesantren yang terus melanjutkan hierarkisasi ilmu agama dan non agama, tidak melakukan redefinisi ulama, dan tidak pula memperjuangkan kemanusiaan universal hanya akan jatuh pada egoisme intelektual, moral, dan spiritual sehingga akhirnya hanya “jalan di tempat” atau bahkan “mundur ke belakang”. Pesantren kosmopolitan ini penting untuk diwujudkan mengingat besarnya pengaruh pesantren dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana ungkapan Nurcholish Madjid (Cak Nur), “Dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous)”.

Oleh: Muhammad Alwi

Digiqole ad

admin

Related post