Pada tanggal 18 Februari 2026, Pemerintah Provinsi Lampung dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berhasil mencapai titik penting dalam sejarah mereka. Mereka menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Gubernur Lampung, menegaskan komitmen mereka dalam mendukung berbagai tugas dan fungsi penerima hibah.
Komitmen Bersama Untuk Masa Depan Lampung
Acara penandatanganan ini dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Penandatanganan dilakukan oleh Nurul Fajri, Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung dan perwakilan penting dari TNI dan Polri, termasuk Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi dan Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana.
Dalam pidato pembukaannya, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa penandatanganan NPHD ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif. Sebaliknya, ini adalah manifestasi nyata dari kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk mencapai tujuan nasional dan visi Lampung yang lebih maju.
Harapan Gubernur Mirza untuk Hibah Daerah
Gubernur Mirza berharap bahwa hibah yang diberikan dapat digunakan secara optimal dan dikelola dengan baik. Maksudnya, hibah ini bukan hanya menjadi program rutin tahunan, tetapi menjadi alat strategis dalam mendorong visi pembangunan Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Beliau juga menekankan peran penting TNI dan Polri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah. “Mari kita perkuat komitmen bersama dalam membangun daerah yang kita cintai, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas di Provinsi Lampung,” kata Gubernur.
Melihat ke Depan: Sinergi Antara Pemerintah Provinsi Lampung dan TNI-Polri
Di sisi lain, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menilai penandatanganan NPHD ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan TNI-Polri. Beliau menegaskan bahwa dukungan melalui mekanisme hibah daerah bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan pasukan, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ucapnya.
Pengelolaan Hibah Daerah
Kristomei juga memastikan bahwa setiap dukungan yang diberikan melalui hibah daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan manfaat hibah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
- Kolaborasi antara TNI-Polri dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
- Tantangan tersebut meliputi ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Penandatanganan naskah hibah daerah ini menunjukkan komitmen kuat antara pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini adalah langkah penting menuju masa depan Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
➡️ Baca Juga: Pemerintah Tingkatkan IPDN dengan Perbaikan Seleksi Calon Praja dan Kurikulum Baru
➡️ Baca Juga: Rasulullah Menganjurkan Doa Lailatul Qadar: Pengertian Lengkap dan Artinya