Pembatasan Medsos Anak: Rata-rata 5,4 Jam Sehari Anak Menghabiskan Waktu di Dunia Maya

0 3 minutes read

Jakarta – Indonesia telah menciptakan sejarah sebagai negara non-barat pertama yang memberlakukan penangguhan terhadap akun media sosial dan permainan daring untuk anak-anak. Kini, tidak diperbolehkan ada anak di Indonesia yang memiliki akun di platform online yang berisiko tinggi. Kebijakan ini dinilai sangat penting mengingat tingkat penggunaan ruang digital oleh anak-anak di Indonesia berada pada tingkat yang memprihatinkan. Pada tahun 2023, United Nations Children’s Fund (UNICEF) melakukan survei yang melibatkan penelitian dari Child Witness Institute, Safe Online, UNICEF Indonesia, dan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta beberapa lembaga lainnya.

Kecenderungan Penggunaan Media Sosial di Kalangan Anak

Dalam survei tersebut, terungkap bahwa anak-anak Indonesia sangat antusias menggunakan ruang digital sebagai sarana hiburan dan berinteraksi dengan teman-teman mereka. Namun, di balik kemudahan akses yang ditawarkan internet, terdapat ancaman yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Penelitian berjudul “Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Orang Tua dan Anak-anak di Indonesia” menunjukkan bahwa rata-rata anak menghabiskan waktu hingga 5,4 jam per hari di dunia maya. Dari jumlah tersebut, 48 persen di antaranya mengalami perundungan.

Statistik Penggunaan Internet di Kalangan Anak

Survei ini melibatkan 510 anak usia 10 hingga 18 tahun dan menunjukkan bahwa:

89 persen anak-anak mengakses internet setiap hari.
99,2 persen menggunakan ponsel untuk berselancar di dunia maya.
9,5 persen mengakses melalui laptop.
6,1 persen menggunakan komputer pribadi.
3,1 persen memanfaatkan tablet.

Hasil penelitian ini juga berhasil memetakan kebiasaan daring anak-anak Indonesia serta risiko yang mereka hadapi di ruang digital. Terdapat paparan konten yang tidak pantas bagi anak-anak hingga ancaman serius seperti perundungan. Misalnya, laporan tersebut menemukan bahwa 50,3 persen anak pernah terpapar konten seksual, sementara 42 persen merasa takut atau tidak nyaman akibat pengalaman daring mereka. Hanya 37,5 persen anak yang mendapatkan pendidikan mengenai keamanan daring.

Langkah Proaktif Pemerintah Indonesia

Menyikapi masalah ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutia Hafid secara resmi menerbitkan Peraturan Menkomdigi nomor 9 tahun 2026, yang mengatur pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik demi perlindungan anak. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dianggap berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring sosial lainnya.

Alasan di Balik Kebijakan Ini

Meutia Hafid menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan, termasuk meningkatnya ancaman terhadap anak-anak di ruang digital. “Ada alasan yang jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata,” ujarnya. Dia menegaskan bahwa di ruang digital saat ini, anak-anak mudah sekali terpapar pada konten pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling penting, adiksi terhadap perangkat digital.

Implementasi Kebijakan dan Dampaknya

Proses implementasi peraturan ini dimulai pada tanggal 28 Maret 2026, di mana akun anak-anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi akan dinonaktifkan, dimulai dari platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap platform mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Tantangan dalam Penerapan Kebijakan

Meutia menyadari bahwa penerapan peraturan ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan awal, di mana anak-anak mungkin akan mengeluh dan orang tua merasa bingung menghadapi keluhan tersebut. Namun, dia meyakini bahwa langkah tersebut adalah yang terbaik dalam menghadapi kondisi darurat digital saat ini. “Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” jelasnya.

Rebut Kembali Kedaulatan Masa Depan Anak

Lebih jauh, Meutia menekankan bahwa langkah ini diambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak Indonesia. “Kami ingin teknologi membantu manusia, bukan merenggut masa kecil anak-anak kita,” tegasnya. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan orang tua dapat merasa lebih tenang dan anak-anak dapat terlindungi dari berbagai ancaman yang ada di dunia maya.

Pentingnya Edukasi Keamanan Daring untuk Anak

Selain kebijakan yang diambil pemerintah, sangat penting bagi orang tua untuk memberikan edukasi mengenai keamanan daring kepada anak-anak mereka. Edukasi ini meliputi:

Pengenalan risiko yang ada di internet.
Menjelaskan cara melindungi diri saat berselancar di dunia maya.
Mendorong anak untuk berbicara jika mereka mengalami situasi yang tidak nyaman.
Memberikan batasan waktu penggunaan gadget.
Menetapkan aturan mengenai jenis konten yang boleh diakses.

Dengan pemahaman yang baik mengenai keamanan daring, anak-anak diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan mengurangi risiko yang mereka hadapi saat online.

Pembatasan medsos anak menjadi langkah strategis untuk melindungi generasi mendatang. Masyarakat, terutama orang tua, diharapkan dapat mendukung dan memahami kebijakan ini sebagai bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. Ke depannya, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dengan baik di era digital tanpa harus terpengaruh oleh ancaman yang ada.