“Kebijakan Baru Mendikbud Masih Setengah Setengah”

Akhir akhir ini dunia pendidikan gempar diberbincangkan oleh banyak pihak, bukan karena Bapak Menterinya yang masih muda, ganteng, semangatnya yang luar biasa dan sangat sukses di dunia usaha yang berbasis tehnologi. Akan tetapi ramai dibicarakan berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar” yang beberapa hari yang lalu Bapak Kemendikbud Nadiem Makarim melakukan press Release. coba kita baca dan kita pahami biar tidak ada salah faham dari press release Bapak Menteri. Karena saat ini sudah banyak sekali tafsir tafsir salah yang bermunculan, katanya guru sudah tidak perlu membuat RPP lagi, UN dihapus,dll.

Coba perhatikan dari Press Release Kemendikbud RI beberapa hari yang lalu.

Siaran Pers,

Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019:

Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”

Jakarta, Kemendikbud — Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. “Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12).

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). “Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud. Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Dari uraian press rielis itu perlu saya kritisi,

Bapak Nadiem coba bapak tinjau kembali apakah ada korelasinya apa tidak antara hasil ujian USBN dan  hasil UN itu? Tentunya adakan Bapak, Dan tentu itu bisa dipakai untuk memetakan kualitas sekolah secara nasional. Selain juga, dengan ujian itu akan menjadi pemicu semangat anak anak untuk selalu belajar yang giat agar nilainya baik sehingga bisa melanjutkan ke sekolah yang sesuai impian dan harapan mereka. Selain juga memicu sekolah untuk berlomba lomba bagaimana agar anak didiknya lebih siap mengahadapi UN sehingga kalau siswa siswinya lulus dengan nilai yang memuaskan akan membuat sekolah atau madrasah itu tetap unggul dan akhirnya diminati oleh anak anak. Selain juga kita masih memperdayakan lembaga lembaga kursus atau less.

Prinsipnya kalau UN dihapus berarti itu kemunduran. UN harus diperbaiki kualitasnya, bukan malah dihapus.

PPDB Zonasi kenapa cuma direvisi saja kok tidak dihapus sekalian, jangan setengah setengah lah Bapak. karena kebijakan ini sangat bertentangan dengan konsep MERDEKA BELAJAR. Banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. Biarkan anak didik bersaing terbuka dan bebas memilih sekolah berdasarkan nilai UN. Itu sangat adil. Yang tidak diterima di sekolah negeri karena nilai UN-nya jelek, Negara harus memberi solusi dengan menitipkan anak didik di sekolah swasta sesuai pilihannya dan gratis bagi keluarga tidak mampu. Sehingga pemerintah juga ikut memikirkan nasibnya lembaga pendidikan swasta. Jangan sampai dengan sistem zonasi lembaga swasta menjadi mati.

Pak Nadiem, seharusnya bapak saat ini hadir terlebih dahulu dengan memberikan solusi pada masalah masalah apa yang dihadapi oleh lembaga pendidikan saat ini baru setelah itu membuat gebrakan baru. Karena saat ini masih banyak  masalah masalah pendidikan. Mulai dari masalah siswa, masih banyanya kenakalan yang terjadi pada mereka yang ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan sentuhan teknologi akan tetapi perlunya pendampingan dan contoh contoh yang baik dari guru gurunya. Ada juga masalah guru,  yang masih banyak kesejangan yang terjadi khususnya berkaitan dengan kesejahteraan baik itu gaji, insentif, tunjangan, untuk guru PNS dengan Swasta yang notabenenya sama sama mengajarnya akan tetapi hak yang mereka terima sangat berbeda jauh. Belum juga masalah lembaga sekolahnya, yang juga sangat jauh kesenjanganya antara lembaga pendidikan negeri dengan swasta, antara madrasah dengan sekolah. Kenapa harus ada kesenjangan diantara lembaga itu padahal sama sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayo bapak bantu kita menyelesaikan masalah ini. Pegawai Pabrik aja ada jaminan kesehatan kenapa kami guru tidak dipikirkan. Pegawai Pabrik saja gajinya setara UMR/UMK kenapa gaji kami hanya sebatas cukup untuk beli sabun, untuk ganti beli bensin pulang pergi pada waktu ngajar saja tidak cukup. Selain itu jamin keselamatan kami juga, kenapa ketika ada masalah antara siswa dengan guru, kami yang selalu dikorbankan. 

Bapak Nadiem, kami berharap dengan bapak menjadi menteri pendidikan yang baru ini bisa memberikan harapan yang baru untuk kita, bisa memberikan angin yang segar untuk kita para guru. Jangan sampai ada umar bakri umar bakri di massa kini. yang mengajar tanpa pamrih tanpa ada kepedulian dari Pemerintah. Bapak menteri, Kami berharap penuh kepada Bapak.terimakasih.

Nganjuk, 16 Desember 2019

Penulis:
Aziz Kabul, M.Si
(Ketua PERGUNU Kab.Nganjuk)

Pengurus PERGUNU Kab. Nganjuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *