Covid-19 VS Teori Hukum Islam

Penulis: Slamet Arofik
(Dosen Stai Darussalam Krempyang Nganjuk)

Virus Corona atau Covid-19 merupakan kepanjangan dari Coronavirus Desease adalahpenyakit menular yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019 tepatnya di kota Wuhan, Cina. Virus ini cepat menular hingga ke berbagai negara di belahan dunia, lintas benua dan hampir merambah ke seluruh negara termasuk Indonesia. Selasa 7 April 2020 sebagaimana disampaikan banyak media baik madia resmi milik pemerintah maupun media swasta menyebutkan bahwa jumlah positif pasien Corona di Indonesia sejumlah 2.491 orang yakni meningkat 814 orang dari jumlah sebelumnya tepatnya pada tanggal 3 April sejumlah 1.677 orang.

Wajar jika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret 2020 telah menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi artinya kondisi yang sudah tidak boleh dianggap remeh lagi karena virus ini merupakan salah satu virus yang memiliki tingkat penyebaran tinggi, cepat dan parah hingga mengakibatkan kematian. Pada tanggal 7 April 2020 tercatat 209 orang warga Negara Indonesia meninggal dunia akibat virus Corona ini.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Negara-negara terdampak Covid-19 membuat regulasi maupun kebijakan baru. Demikian pula pemerintah Indonesia, pada tanggal 30 Maret 2020 mengumumkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai turunan dari UU Nomor 06 Tahun 2018 perihal Kekarantinaan Kesehatan setelah sebelumnya memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak mengadakan dan atau menjahui kerumunan massa termasuk di dalamnya adalah melaksanakan ibadah Haji, Umrah, shalat Jum’at, shalat Tarawih, jamaah shalat lima waktu, majlis-majlis Ta’lim, pengajian keagamaan baik bersifat umum maupun khusus, mengadakan hajatan dan segala bentuk kegiatan kemasyarakatan baik bersifat formal maupun non formal yang melibatkan kerumunan massa. Dengan tidak mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut maka penyebaran Covid-19 dapat ditanggulangi dan dihentikan.

Kebijakan dan himbauan pemerintah tersebut secara tidak langsung “memaksa” umat beragama khususnya umat Islam “memakan buah simalakama”. Bagaimana tidak, umat tidak bisa lagi menjalankan dan melaksanakan perintah agamannya dengan leluasa, tidak bisa lagi menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya, tidak ada kesempatan menambah ilmu, tidak bisa menjalin silaturrahim dan lain sebagainya padahal sebagaimana dinyatakan surat al-Nur ayat 51 bahwa seorang mukmin haruslah tunduk dan patuh (sami’na wa atha’na) terhadap Allah dan Rasulnya. Tidak hanya itu, dinyatakan dalam surat al-Ahzab ayat 36 bahwa seorang mukmin tidak memiliki pilihan-pilihan kecuali menunaikan perintah Allah dan rasulNya.

Namun apakah benar demikian adanya? Bagaimana hukum Islam merespon pandemic Covid-19? Apakah yang dilakukan pemerintah salah? Apakah langkah yang ditempuh pemerintah bertentangan dengan syariat Islam? Apakah Covid-19 menyebabkan umat Islam tidak bisa menjalankan perintah agamanya dengan baik? Apakah dengan tidak bisa berhaji, berjamaah di masjid, melaksanakan shalat Jumat lantas umat Islam mengalami degredasi Ibadah? Simak uraian berikut!

 Islam merupakan agama paripurna dan rahmatan lil ‘alamin. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia kelak bahagia di akhirat melainkan Islam juga mengajarkan bagaimana manusia mampu hidup damai, aman, tentram dan bahagia di dunia. Lantas bagaimana Islam mengiplementasikan itu semua? Secara simple dan singkat tentu jawabannya adalah Allah membuat syariat Islam. Dengan syariat Islam Allah menghendaki manusia bahagia di dunia dan di akhirat.

Pelopor ilmu Maqashid al-Syariah syekh ‘Izz al-Din ibn Abd al-Salam (w 1262 M) mengatakan bahwa syariat Islam seluruhnya bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan
(جلب المصالح ودرء المفاسد)

Pakar ushul fikih asal Granada bernama al-Syathibi (w 1388 M) juga menyatakan bahwa syariat Islam diberlakukan tidak ada lain tujuannya kecuali untuk kemaslahatan manusia (مصالح الناس).

Oleh karenanya, al-Syathibi secara lebih rinci membagi Tujuan Syariat Islam kepada tiga tingkatan yaitu tujuan Primer (ضروريّات), Sekunder (حاجيّة), Tersier (تحسينيّة). Tujuan primer memuat lima hal yaitu: menjaga agama (حفظالدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), menjaga keturunan (حفظ النسل), menjaga harta (حفظالمال) dan menjaga akal (حفظالعقل). Masing-masing secara lebih rinci dapat dilihat dalam pembahasan fan ilmu Ushul Fikih dan tidak mungkin dibahas satu persatu dalam tulisan sederhana ini kecuali حفظ النفس (menjaga jiwa).

Himbauan pemerintah agar warga Indonesia tidak keluar rumah, tidak mengadakan pesta, tidak mengadakan majlis-majlis ta’lim dan tidak mengizinkan adanya kerumunan massa jika dianalisis menggunakan teori Tujuan Syariat (مقاصد الشريعة) maka tidak salah, sudah tepat dan tidak berlebihan. Bagaimana tidak, dengan melaksanakan himbauan pemerintah tersebut berarti warga Negara telah malaksanakan tujuan syariat Islam berupa menjaga jiwa (حفظ النفس) dari kehancuran. Dengan tidak keluar rumah, dengan tidak kontak langsung dengan penderita Corona berarti telah menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari ancaman kematian. Dengan mengisolasi diri, sama halnya dengan telah mengamalkan perintah al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 195 yang melarang manusia menjerumuskan dirinya kepada kehancurannya.

Dengan menghindari kerumunan massa dengan tinggal di rumah, khususnya bagi yang positif terdampak Covid-19 berarti telah menyelamatkan orang lain dari kemungkinan tertular virus. Dengan demikian secara tidak langsung telah mengamalkan perintah kaidah fikih
لاضرر ولاضرار
yang bermakna manusia tidak boleh saling merugikan. Kaidah ini jika ditarik ke arah lebih spesifik lagi maka bermakna melarang kepada siapa saja yang terdampak virus untuk tidak mengadakan kontak langsung dengan orang lain karena dengan tidak kontak langsung dengan orang lain berarti tidak merugikan orang lain dan tidak menyebabkan orang lain ikut dalam kehancuran. Hal tersebut juga sesuai dengan “perintah” kaidah fikih yang lain yang berbunyi
الضرريزال
(segala macam kemadlaratan harus dihilangkan) dimana kaidah ini pada dasarnya merupakan kaidah induk dari kaidah
لاضرر ولاضرار
(manusia tidak boleh saling merugikan).

Memang, dengan melaksanakan shalat Jumat di masjid, melaksanakan shalat Tarawih berjamaah di masjid atau mushalla, melaksanakan shalat hari raya di lapangan bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi kualitas amaliah umat Islam namun dalam kondisi Pandemi seperti saat ini hal itu justru menimbulkan mafsadah baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dalam kaidah fikih sudah jelas disebutkan bahwa
درءالمفاسد أولى من جلب المصالح
 (menolak mafsadah/kerusakan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan). Oleh karenanya al-Suyuthi (w 1505 M) dalam karyanya al-Asybah wa al-Nadzair menyatakan kaidah fikih
إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدّم دفع المفسدة غالبا
(ketika mafsadah dan maslahah berlawanan maka menolak mafsadah didahulukan).

Tidak berlebihan jika dalam literatur lain terdapat keterangan:

 مصلحة الإنسان دائما مقدّمة على مصلحة الدين, فمصلحة الإنسان تقدّم في الإسلام على مصلحة الدين, فلو تعارضت مصلحة اللإنسان مع مصلحة الدين قدّمت مصلحة الإنسان

Artinya kemaslahatan yang kembali kepada diri manusia selamanya didahulukan dari pada kemaslahatan keagamaan, kemaslahatan manusia dalam Islam lebih dahulu dari pada kemaslahatan agama, jika kemaslahatan manusia bersamaan dengan kemaslahatan agama berlawanan maka didahulukan kemaslahatan manusia.

Lebih rinci, dalam al-Asybah wa al-Nadzair al-Suyuthi mengutip pendapat syekh ‘Izz al-Din ibn Abd al-Salam (w 1262 M) yang menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) model atau bentuk keringanan dalam hukum syara’
(تخفيفات الشرع),
satu diantaranya adalah
تخفيف إسقاط   
yakni keringanan berupa menggugurkan. Dengan keringananإسقاط  ini, shalat jum’at, Haji bahkan Jihad yang semula hukumnya wajib namun karena adanya udzur hukumnya menjadi gugur yakni tidak lagi wajib. Demikian pula ibadah Umrah yang semula sunnah berubah tidak lagi sunnah. Kewajiban melaksanakan shalat lima waktu bagi kaum perempuan juga menjadi gugur karena mengalami menstruasi.

Munculnya 7 (tujuh) keringanan tersebut tentu bukan dari ruang hampa melainkan karena terdapat masyaqat atau kesulitan yang menyebabkan. Dalam ilmu Kaidah Fikih terdapat 7 (tujuh) hal yang bisa menyebabkan munculnya keringanan dalam ibadah, satu diantaranya adalah disebabkan meratanya/menyeluruhnya bala’ atau bencana
(عموم البلوى).
Dengan adanya bencana atau Bala’ manusia tidak bisa lagi melakukan aktifitas dengan normal tanpa hambatan melainkan mengalami kesulitan dalam segala hal. Oleh karenanya kata عموم البلوى kemudian dijadikan Kaidah Fiqhiyah oleh para ulama sehingga tidak heran jika al-Qardlawi dalam akun Tweeternya yang ditulis pada 01 April 2020 mengatakan
أنّ عموم البلوى يجب التخفيف  
(meratanya bencana mewajibkan keringanan).

Perspektif lain termaktub dalam kitab-kitab Ushul Fikih, terdapat adagium masyhur yang dipopulekan Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah (w 1350 M) melalui karyanya I’lam al-Muwaqqi’in juz III, ia mengatakan bahwa
تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال
yang artinya berubahnya fatwa atau hukum disebabkan berubahnya zaman, tempat dan kondisi. Oleh karenanya, dalam kitab-kitab ushul fikih maupun fikih banyak dijumpai keterangan bahwa jika dalam kondisi darurat dan tidak normal maka sesuatu yang semula hukumnya tidak boleh berubah menjadi boleh.

Nganjuk, 7 April 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *