Banser Nganjuk Kota Terlibat Aktif dalam Operasi Yustisi di Nganjuk

Nganjuk | nunganjuk.or.id – Kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Untuk menekan penyebaran kasus, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaunching Operasi Yustisi pada Rabu (16/9/2020) kemarin. Operasi itu menyasar masyarakat yang tidak menggunakan masker.  

Dalam kegiatan tersebut melibatkan melibatkan anggota TNI- Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, kejaksaan, pengadilan, dan  tidak ketinggalan sejumlah personil Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kecamatan Nganjuk Kota ikut dalam kegiatan ini.

AKP Sumadi mengatakan, bahwa sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan selama Operasi Yustisi mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran Operasi Yustisi ini, Polres Nganjuk melaunching Tim Pemburu Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di halaman Polres Nganjuk.

“Tim Pemburu Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 ini diperlukan untuk operasi yustisi, fungsinya untuk memburu pelanggar protokol kesehatan di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Nganjuk Mas Novi menekankan bahwa pertambahan jumlah pasien yang terkonfirmasi setiap harinya terjadi karena masyarakat kurang disiplin dalam mengimplementasikan praktek protokol kesehatan.

“Dengan di-launchingnya Tim Pemburu Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Semua ini demi kebaikan kita bersama”, imbuhnya.

Mas Novi juga mengatakan bila Tim Pemburu Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 ini beroperasi di jam-jam tertentu dan akan terus berkeliling. Sanksi yang akan diberlakukan kepada para pelanggar sangat bervariasi, mulai dari sanksi paling ringan yaitu berupa peringatan, surat pernyataan dan selanjutnya akan diterapkan sanksi berupa pencabutan ktp sebelum mengarah ke sanksi denda. Bagi para pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan bisa dikenakan sanksi terberat berupa pembekuan usaha, pencabutan atau penutupan tempat usaha.

Terpisah, Ketua GP Ansor Nganjuk Kota Adi W, mengajak kepada masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan saat keluar rumah.

“Mari kita mematuhi protokol kesehatan saat keluar rumah agar terhindar dari virus Covid-19,” tutupnya.*

Redaktur: Hafidz Yusuf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *