Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) baru-baru ini mengungkapkan adanya 34 kasus hoaks yang teridentifikasi sepanjang tahun ini. Penemuan ini menjadi sorotan penting mengingat meningkatnya penyebaran informasi yang tidak akurat di masyarakat.
Modus Hoaks yang Marak Terjadi
Kepala Diskominfo Kota Semarang, Didik Dwi Hartono, mengungkapkan bahwa salah satu modus yang paling sering digunakan dalam kasus hoaks adalah pencatutan nama pejabat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku hoaks sering kali memanfaatkan kepercayaan publik terhadap figur-figur tertentu untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.
Didik juga menceritakan pengalamannya sendiri sebagai korban hoaks, di mana namanya dan foto profilnya digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk meminta uang dari masyarakat. Kasus seperti ini menambah daftar panjang dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran informasi palsu.
Diskusi Mengenai Hoaks dan Dampaknya
Pengungkapan ini disampaikan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Viral Boleh Hoaks Jangan! Efek Hukum Konten Misleading Media dan Influencer”. Dalam forum ini, para peserta membahas pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks dan konten misleading di era digital.
Pentingnya Memeriksa Fakta
Didik menekankan bahwa masyarakat perlu lebih selektif dalam menerima informasi. Dia mengingatkan bahwa memeriksa fakta merupakan langkah yang krusial sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. “Fakta harus selalu dicek, tuduhan memerlukan bukti, dan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Sikap skeptis terhadap informasi yang diterima menjadi salah satu cara untuk menghindari terjebak dalam penyebaran hoaks. Penegasan ini penting agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa adanya verifikasi yang jelas.
Kecepatan vs. Akurasi
Selain hoaks, kecepatan penyebaran informasi di media sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, informasi yang viral sering kali mengalahkan akurasi, sehingga menimbulkan konten misleading yang dapat menjerat pembuat dan penyebarnya ke ranah hukum.
Konten misleading sering kali lebih berbahaya dibandingkan hoaks biasa, karena informasi tersebut bisa terdiri dari 50 persen fakta dan 50 persen manipulasi. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, yang mungkin tidak dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang sudah dimanipulasi.
Bahaya Konten Misleading
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Setiawan Hendra Kelana, menyatakan, “Kebenaran yang dipotong setengah-setengah dapat menjadi kebohongan yang utuh.” Hal ini menegaskan bahwa potongan informasi yang tidak utuh dapat menyesatkan dan menyebabkan misinterpretasi di masyarakat.
Setiawan menjelaskan bahwa konten misleading dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk judul clickbait yang tidak mencerminkan isi sebenarnya, pemotongan video tokoh publik untuk memberikan kesan yang berbeda, hingga penggunaan foto bencana lama seolah-olah merupakan peristiwa terkini. Selain itu, teknik “cherry-picking” data juga sering digunakan untuk mendukung narasi tertentu.
Prinsip Utama di Era Digital
Ipda Dodi Handoko, Pejabat Sementara (PS) Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditres Siber Polda Jateng, menekankan pentingnya prinsip dalam dunia digital. “Viral adalah hasil, sedangkan akurasi adalah tanggung jawab,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mendapatkan perhatian yang besar melalui informasi yang viral, akurasi tetap menjadi hal yang paling utama.
Dodi menyarankan agar lebih baik terlambat dalam menyebarkan informasi tetapi akurat, daripada menjadi yang pertama tetapi salah. Sikap ini sangat penting dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar.
Legalitas dan Tanggung Jawab Konten Kreator
Dalam konteks yang lebih luas, Dr. R. Danang Agung Nugroho, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Jateng, menyoroti aspek legalitas profesi konten kreator. Menurutnya, berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, konten kreator kini diakui secara resmi sebagai lapangan usaha.
Konsekuensi dari pengakuan ini adalah bahwa kreator yang mendapatkan penghasilan rutin dari platform digital harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini menunjukkan bahwa ada tanggung jawab hukum yang harus dipegang oleh para konten kreator dalam menyebarkan informasi.
Langkah Selanjutnya bagi Pemkot Semarang
Dengan meningkatnya jumlah kasus hoaks di Semarang, langkah-langkah preventif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemkot Semarang melalui Diskominfo perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya memeriksa fakta dan mengenali informasi yang palsu.
- Meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat.
- Memfasilitasi pelatihan bagi media dan konten kreator mengenai etika dalam penyebaran informasi.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus hoaks.
- Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat jaringan informasi yang akurat.
- Melakukan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya hoaks.
Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyebaran hoaks dapat ditekan dan masyarakat semakin teredukasi dalam memilah informasi yang benar. Ini adalah tanggung jawab bersama dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat di Kota Semarang.
➡️ Baca Juga: Gak Ribet, Begini Cara Update Chromebook yang Benar
➡️ Baca Juga: Heeseung Umumkan Persiapan Album Solo Setelah Meninggalkan ENHYPEN
